Pacitan – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Pacitan, Kamis (27/9). Dalam aksi tersebut, mereka menuntut netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pacitan 2024. Para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Wujudkan Pilkada, Tuntut Netralitas ASN” sebagai bentuk protes terhadap dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis.
Ketua GMNI Pacitan, Muhamad Tonis Dzikrullah, menjelaskan bahwa tuntutan ini berdasarkan temuan adanya dugaan penggunaan kekuasaan oleh beberapa pejabat ASN untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024. “Ini masih sebatas dugaan, belum kami anggap sebagai tuduhan,” ujar Tonis seusai audiensi dengan pihak Pemkab Pacitan.
Salah satu temuan GMNI adalah adanya seorang pejabat tinggi di lingkungan Pemkab yang terpantau mengikuti dan menyukai unggahan di media sosial salah satu pasangan calon. GMNI menilai tindakan ini telah melanggar prinsip netralitas ASN yang seharusnya dijaga.
Selain itu, GMNI juga menyoroti peran kepala desa yang menurut mereka, beberapa di antaranya secara terang-terangan mendukung salah satu paslon. “Jika Bawaslu dan KPU tidak mengambil langkah tegas, kepada siapa lagi masyarakat akan percaya?” tegas Tonis.
Tonis menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan gerakan murni mahasiswa, tanpa ada kepentingan politik yang menunggangi. “Kami pastikan tidak ada aktor politik di balik aksi ini,” tandasnya.
Namun demikian, publik masih mempertanyakan kemurnian gerakan ini, mengingat Tonis sendiri pernah mendaftar sebagai bakal calon bupati di salah satu partai politik untuk Pilkada 2024. Ia juga beberapa kali terlihat mendampingi paslon nomor urut 1, Ronny Wahyono-Wahyu Saptono Hadi, dalam beberapa kegiatan resmi, seperti saat pendaftaran di KPU Pacitan dan pengambilan nomor urut.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Pacitan, Heru Wiwoho, menyambut baik perhatian GMNI terhadap netralitas ASN. “Kami serahkan pengawasan ini kepada Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang,” pungkas Heru.
