ndablek.com – Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Pacitan mencapai 1,83 persen atau 7.207 orang, membutuhkan akselerasi dalam menciptakan wirausaha baru.
Namun, keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) mendapat sorotan dari kalangan dewan. Legislatif menyoroti pemahaman yang kurang dari pemerintah daerah (pemda) terhadap fungsi strategis BLK. “Aset kementerian Pedagang ini diberikan kepada pemerintah kabupaten. Akan tetapi, keberlangsungan BLK ini belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya,” kata Ketua Komisi III DPRD Pacitan, Anung Dwi Ristanto, usai sidak di gedung BLK Lingkungan Jaten, Kelurahan Sidoharjo Pacitan.
Wakil rakyat meminta agar gedung itu memaksimalkan tugasnya sebagai balai latihan kerja. Menurutnya, jumlah lapangan kerja di negeri ini cukup besar, namun kompetensi yang dibutuhkan pasar tidak sesuai dengan tenaga kerja yang tersedia, sehingga terkesan cukup banyak pengangguran.
Di sinilah peran penting BLK yang tidak hanya meningkatkan kompetensi calon tenaga kerja, namun juga bisa menghasilkan calon wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja.
“Agar menghasilkan tenaga kerja yang layak dan berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran,” sebutnya.
Gedung yang dibangun pemerintahan pusat juga mengalami kerusakan di sejumlah bagian, sehingga belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Menurut Anung, setelah diperbaiki, gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk pelatihan kerja, menunjang skill bekerja masyarakat yang masih menganggur.
“Terkait perawatan dan fasilitas butuh pemikiran ke depan, akan tetapi yang lebih penting bukan bangunannya tetapi keberlangsungan pelatihan masyarakatnya,” tambah politisi Demokrat ini.
Pemkab Pacitan pada tahun ini juga banyak membuka pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran. Namun, dari 11 kelas, hanya 7 yang dapat terakomodir karena keterbatasan anggaran. “Nanti bisa kami komunikasikan di PAK (perubahan anggaran keuangan) 2024, Supaya terpenuhi,” pungkasnya.
